Memotret perkembangan desa tidak dapat dipisahkan dari peran para pihak yang terlibat di dalam pembangunan desa seperti pemerintah, masyarakat, swasta, dan organisasi sosial masyarakat serta pihak lainnya seperti aktor non-negara pada level global. Pembangunan desa merupakan hasil akumulasi dari kerja-kerja para pihak tersebut dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumberdaya alam dan insani baik yang bersifat tangible maupun intangible. Salah satu proxy data official terkini terkait dengan perkembangan desa yang dimiliki Indonesia adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

Perubahan yang terjadi atas status IDM tersebut di atas merupakan teks yang perlu dijelaskan dengan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan di level tapak desa. Sehingga narasi status IDM mengalami peningkatan, stagnan, atau sebaliknya penurunan dapat dianalisis untuk melihat pola pembangunan pedesaan. Tingkatan status IDM untuk mengkonfirmasi dan sekaligus mengafirmasi kebijakan khususnya untuk Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang membutuhkan perlakuan khusus, terutama upaya meningkatkan status desa. Indeks Desa Membangun mampu memberikan gambaran karakteristik pembangunan pedesaan serta ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Dengan konsep demikian, merujuk dari Chambers (2008) bahwa membuka akses pembangunan pedesaan seluas mungkin kemungkinan besar berdampak terhadap menurunnya angka ketertinggalan, kemiskinan, dan kesenjangan di desa.

Melalui IDM ini dapat dilihat bagaimana para pihak (pemerintah, swasta, masyarakat, penegak hukum, dan aktor non-negara) melakukan berbagi peran dalam perspektif desa membangun. Sehingga para pihak dapat menyelaraskan aktivitas, peran, dan tanggung jawab sesuai kemampuan sumberdaya masing-masing untuk sama-sama berkontribusi dalam pencapaian IDM yang dapat menunjang Sustainable Development Goals (SDGs). Pada bagian ini IDM dapat diposisikan sebagai titik pijak bagi para pihak untuk memulai kolaborasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Atas latar belakang dan pemahaman di atas, Institut Pertanian Bogor bersama Universitas Tanjung Pura memandang perlu untuk melakukan diseminasi pengetahuan dan membangun catatan kritis terkait kondisi status IDM dan eksisting desa-desa khususnya di area dan sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara offline dan online, pada:

Hari/tanggal : Selasa/21 Februari 2023

Waktu : Pk. 08.00 – 13.00 WIB

Lokasi (offline) : Diamond Ballroom, Golden Tulip Pontianak, Jl. Teuku Umar No. 39

Lokasi (online) : Live streaming pada kanal YouTube Pusat Studi Agraria IPB

Akan dihadiri oleh,

1. H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, Gubernur Kalimantan Barat

2. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH, M.Si, Rektor Universitas Tanjungpura

3. Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr, Wakil Rektor III IPB University

4. Abetnego Panca Putra Tarigan, M.Si, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden

5. Dr. Ivanovich Agusta, SP, M.Si, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

6. Dr. Hermansyah, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

7. Dr. Bayu Eka Yulian, SP, M.Si, Kepala Pusat Studi Agraria LPPM IPB University

8. Ir. Fredian Tonny, M.S, Wakil Kepala Tani Center IPB University

Pendaftaran

Link Pendaftaran [DAFTAR]

Narahubung dapat menghubungi : 081310326135