[Download Policy Brief]

Dalam rangka upaya mengejar target penurunan emisi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendorong program ekonomi biru (blue economy). Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, Indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% di tahun 2030 mendatang dengan target dukungan internasional sebesar 43,20% . Mendukung target tersebut terlihat lima program ekonomi biru yang didorong KKP melalui perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut .

Ekonomi biru digadang-gadang pemerintah sebagai kerangka kerja yang dapat menuntaskan permasalahan dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Kerangka ekonomi biru dianggap sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan selanjutnya adalah jika ekonomi biru adalah jawaban, lalu permasalahan apa yang hendak dijawab? Lebih lanjut, apakah ekonomi biru benar-benar kontekstual dengan kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia? Apakah ekonomi biru dapat benar-benar mentransformasi secara adil serta berkelanjutan dalam tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia seperti yang dimandatkan dalam konstitusi?

Buku Kertas kebijakan ini disusun dengan tujuan:

1. Menguraikan pemahaman mengenai ekonomi biru dan kontekstualisasi permasalahan dalam tata kelola kelautan dan perikanan;
2. menyusun rambu-rambu kebijakan ekonomi biru dalam implementasinya di Indonesia.